REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Zainul Majdi atau lebih akrab Tuan Guru Bajang (TGB) menjadi sorotan setelah pernyataannya yang menggemparkan. TGB yang merupakan kader Partai Demokrat menyatakan mendukung Presiden Joko Widodo untuk kembali meneruskan jabatannya di periode kedua pada Pemilu 2019 mendatang. Pernyataan ini mendapatkan respons pro dan kontra.
Padahal, selain pernyataan soal dukungan ke Jokowi, TGB juga menyatakan soal pentingnya menjaga kesejukan dalam iklim demokrasi di Indonesia. TGB menilai iklim politik yang terjadi di Indonesia saat ini sudah melewati batas kewajaran. Ada dua kubu yang dinilainya justru saling menihilkan, bahkan seolah-olah menganggap pesta demokrasi sebagai ajang peperangan.
Saat berkunjung ke kantor Republika, TGB membuka seluruh kondisi yang terjadi terkait pernyataannya maupun alasan di balik itu. Berikut petikan perbincangan Republika dengan TGB.
Bisa diceritakan pernyataan soal dukungan ke Jokowi?
Jadi, kalau misalnya ditarik dari konteks NTB dikaitkan dengan apa yang baru beberapa waktu terakhir, statement saya, jadi itu statement ada dua. Pertama, jadikan semua munafasah (persaingan) dalam kehidupan sosial kita, yaitu politik, ekonomikah, atau apa pun itu, tidak dalam rangka saling menihilkan atau membinasakan. Tidak dalam rangka menghancurkan karena kita sangat heterogen.
Semua unsur-unsur yang ada itu saling memperkuat dan melengkapi. Sehingga, kalau cara pandang menihilkan atau saling menihilkan itu jika kita gunakan dalam kontestasi apa pun, maka kita akan hancur sama-sama.
Makanya saya sampaikan, ya, mari kita letakkan frekuensi kita pada fastabiqul khairat (berlomba-lomba dalam kebaikan), ya kita itu ilustrasikanlah di pikiran kita, katakanlah kontestasi politik itu seperti lari sprint 100 meter. Semua yang ada di garis start itu, ya, anak-anak bangsa yang terbaik.
Jadi, tidak bisa kita mengatakan si A ini kafir dan si B ini apa, atau ini iman, ini kufur, ini hak, ini batil. Tidak bisa seperti ini. Itu akan menjatuhkan kita kepada hal-hal yang sangat problematik, mulai tataran normatif sebagai seorang Muslim, akan masuk pada hak prerogatif Allah.
Siapa saja yang lebih baik dibandingkan yang lain, kita tidak bisa menilai sejauh seseorang itu sudah bersyahadat dan kemungkinan yang berkontestasi semua adalah Muslim. Sehingga, logika Muslim/kufur itu tidak berlaku, hak dan batil juga tidak berlaku.
Apa yang seharusnya dihadirkan dalam kontestasi politik?
Bagi saya, untuk kepentingan semua adalah fastabiqul khairat, jadi munafasah atau persaingan politik itu dalam hal yang positif menghadirkan gagasan-gagasan wacana yang baik. Semua adalah anak-anak bangsa yang terbaik. Nah, saya statement lah, jangan menggunakan analog seakan-akan kita akan menghadapi Perang Badar atau Perang Khandak atau bahkan secara langsung mengutip ayat perang sebagai kondisi saat itu.
Hal itu bahaya betul karena saya pahami salah satu yang diingatkan Allah berulang-ulang di Alquran itu ketika bicara tentang bani Israil, jadi menyelewengkan ayat-ayat dari tempatnya. Bukan membuangnya atau menghilangkannya, tapi menggunakannya dan mencabutnya dari konteksnya dan menggunakan untuk kepentingan lain.
Artinya, kita harus hati-hati betul, ya, karena kalau itu kita lakukan, bukan saja sebagai bangsa tapi sebagai internal umat ini akan menambah amunisi untuk kita terpecah satu sama lain. Itu sebenarnya yang paling penting dari yang saya sampaikan. Itu posisi yang saya harapkan kita semua punya kesepahaman di situ. Ini bukan untuk kepentingan 2019, 2024, atau 2029 atau kontestasi lima tahunan, tapi ini berbicara bagaimana kita memahami nilai nilai agama dalam kehidupan berbangsa kita.
Bagaimana dengan pernyataan kedua?
Statement saya kedua itu adalah mendukung Bapak Presiden Jokowi. Itu yang menimbulkan resistensi karena terkait kepentingan politik, pasti. Terhadap yang kedua ini, sebenarnya saya lebih tertarik untuk diskusikan yang pertama. Tapi, ternyata saya enggak dapat satu pun respons substansi dari yang pertama.
Artinya, kok kita sampai pada tingkat itu? Kalau itu memang benar, ya, kita suarakan sama-sama. Yuk, kita jadikan ritual demokrasi lima tahunan ini sebagai demokrasi yang menyenangkan. Kan kita sama anak bangsa. Saya ingin berkontribusi, yuk sama-sama mendinginkan, wacana nya kita ganti.
Dukungan ke Jokowi sikap politik Anda?
Itu memang posisi politik saya. Pertama, saya melihat kondisi faktual yang saya alami, dua periode memimpin NTB itu memang waktu yang fair bagi saya sebagai pimpinan untuk laksanakan visi-misi saya. Menetapkan fondasi-fondasi, lalu itu proses kedua itu mulai ada hilirisasi, industrialisasi, lalu ada penyelesaian yang di periode pertama belum bisa dilaksanakan. Lalu, kalau saya yang di NTB yang luas seperti itu saja perlu dua periode, ya, rasanya masuk akal kalau pemimpin nasional butuh jangka waktu yang cukup untuk membangun. Realitasnya kan sedang terjadi pembangunan.
Ini bukan uang Pak Jokowi, ini uang dari pajak kita, uang dari pinjam an luar negeri. Kalau kemudian ini terhenti, bukan Pak Jokowi yang rugi, tapi kita semua yang rugi. Sedangkan, pada saat yang sama, kita belum punya tradisi estafet kepemimpinan yang kuat.
Jadi, cenderung, mohon maaf, ya, pemimpin berikutnya mencari hal yang kira-kira bisa dia banggakan. Kan seperti itu banyak terjadi di mana-mana. Nah, saya merasa, kalau ini terhenti, stagnan, yang rugi kita semua. Saya juga menyimak kritikan yang keras diajukan kepada beliau sekarang, termasuk pembangunan infrastruktur ini.
Jadi, memang ini kalau bagi yang tidak mendukung Bapak Presiden, ini memang sesuatu yang harus dikoreksi dan ditinjau ulang lagi. Saya bayang kan kita tidak punya cukup uang dan kemewahan dan untuk ganti menghentikan program ini dan bereksperimen dengan yang baru. Makanya, kemaslahatan ini diselesaikan oleh beliau pada periode berikutnya sehingga kemanfaatan ini bisa selesai dan dirasakan.
Itu alasan Anda mendukung Jokowi?
Itu salah satu alasan yang melandasi keputusan saya. Dalam konteks di NTB ada beberapa hal yang saya catat yang mencerminkan bahwa tidak banyak wacana, tidak berteori, tidak bisa pidato panjang-panjang, tapi memang orientasinya adalah hasil. Itu kami rasakan di NTB. Jadi, berdasarkan itu semua, Jokowi pantas untuk diberi kesempatan menuntaskan semua yang dilaksanakan.
Bagaimana Partai Demokrat menanggapi sikap Anda?
Tentang Partai Demokrat, itu statement, ya, itu statement saya pribadi. Jadi, partai, ya, berproses dengan apa yang menurut partai itu baik. Kalau dalam peraturan yang ada itu, aturan organisasi bahwa saya sebagai anggota Majelis Tinggi itu harus ikut, tapi saya enggak tahu prosesnya.
Apa pun, ini sikap saya pribadi dan konsisten. Kalau kemudian nanti Bapak SBY (Susilo Bambang Yudho yono) atau siapa pun, apalagi Bapak SBY, jadi semua dukungan yang baik tentu semakin mengokohkan dan membesarkan hati, sesuatu yang patut disyukuri.
Apakah sudah ada pembicaraan soal cawapres dengan Jokowi?
Yang pertama, tidak pernah ada pembicaraan sampai saat ini detail tentang jabatan apa pun dengan Pak Jokowi atau orang terdekat dengan Pak Jokowi apa pun. Enggak pernah, karena memang berangkatnya ini sikap pribadi saya. Saya berharap ini semua dituntaskan dan selesai dan ini tidak mungkin satu periode, tapi butuh periode berikutnya, jadi tidak ada sama sekali bicara tentang jabatan. Fauziah Mursid ed: agus raharjo
https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/news-analysis/18/07/18/pc21mn415-wawancara-tgb-m-zainul-majdi-jangan-saling-menihilkan
0 Comments:
Post a Comment